Kembali ke Daftar Isi

Episode 13: Gelombang Asing dan Runtuhnya Proteksi

Chapter 2: Operasi Senyap di Jenewa

Lokasi: Jenewa, Swiss (Markas WTO)
Waktu: Beberapa Hari Kemudian

Arini langsung mengeksekusi rencana balasan tingkat tingginya. Memanfaatkan secara penuh memori reinkarnasi Sekar mengenai sejarah gejolak ekonomi awal tahun 2001, ia terbang diam-diam menggunakan jet sewaan menuju Jenewa, Swiss, tanpa diketahui satu pun intelijen faksi Mahkota di Jakarta.

Di ruang rapat VVIP sebuah hotel bintang lima yang menghadap Danau Jenewa, Arini menemui delegasi dari konsorsium otomotif raksasa internasional (Amerika dan Eropa) yang pangsa pasarnya merasa sangat dirugikan oleh kebijakan proteksi sepihak pemerintah Indonesia atas "Mobil Nasional".

Arini tidak datang dengan tangan kosong. Melalui perantara firma hukum internasional ternama yang didanai secara anonim oleh kas Garam Capital, ia membagikan map-map tebal berisi dokumen internal rahasia.

Dokumen itu membongkar tuntas struktur modal Timur Motors (milik Hendrawan Mahkota) yang ternyata murni merupakan bentuk subsidi silang terselubung pemerintah.

"Tuan-tuan, ini adalah bukti mutlak pelencengan aturan pasar bebas," ujar Arini dalam bahasa Inggris yang fasih, menebarkan lembar-lembar manifes. "Kebijakan proteksi pajak Hendrawan Mahkota ini secara brutal melanggar pasal-pasal inti ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait persaingan usaha yang adil (fair trade)."

Seorang delegasi asing menatap Arini dengan serius. "Lalu apa yang Anda inginkan dari kami, Nona Arini? Proses panel sengketa WTO butuh waktu berbulan-bulan."

Arini tersenyum tajam bak belati. "Gunakan lobi diplomatik kedutaan kalian di Jakarta hari ini juga. Jika panel WTO resmi mengancam akan menjatuhkan sanksi embargo dagang pembalasan (retaliasi) pada komoditas ekspor andalan Indonesia besok... maka pemerintah yang sedang butuh devisa itu tidak akan punya pilihan lain selain tunduk. Mereka akan mencabut proteksi pajak itu secepat kilat untuk menyelamatkan muka negara."